Beranda > Sarjana Copas > Plagiarisme: Tantangan Dunia Pendidikan di Era Teknologi Informasi

Plagiarisme: Tantangan Dunia Pendidikan di Era Teknologi Informasi

Singa yang terbiasa disuapi takkan fasih berburu.

Itu hukum alam. Pun demikian pada konteks kita, manusia. Keterlalumudahan akses terhadap informasi, dalam beberapa hal, justru menimbulkan efek yang setara seperti ‘suapan makan’ pada seekor singa. Sederhananya begini: semakin mudah kita mendapatkan informasi, semakin kita terangsang untuk “tidak mau ambil pusing”. Karena “ambil pusing” = “membikin ribet” = “tidak praktis” = “tidak instan” = “tidak cepat” .

Akibatnya, apa? Tentu banyak. Tapi mari kita batasi pada lingkup dunia pendidikan.

Sekarang, mari kita lihat.

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat seperti sekarang, pada satu sisi memang menawarkan akselerasi proses belajar-mengajar. Tapi di sisi lain, kita jadi terlampau keasyikan, sehingga apa yang awalnya diset sebagai bahan referensi, bahan masukan, lama-lama di-copas mentah-mentah atas dasar “efisiensi” waktu, tenaga, dan pikiran.

Sepintas lalu mungkin (terkesan) bukan masalah. Kita bisa mengajukan argumen seperti, “Toh ini cuma makalah.” “Toh ini bukan perkara serius. Dan aneka pembenaran lainnya, tapi keterbiasaan meng-copas tulisan orang untuk kita jadikan sebagai makalah kita, tugas kita, lama-lama akan melahirkan hasrat untuk melakukan hal serupa pada konteks yang lebih besar—skripsi, misalnya, atau desertasi, thesis, dan lain sebagainya.

Di sinilah dia tantangan serius pada teknologi informasi tersebut: plagiasi atau plagiarisme. Yakni penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri . Secara moral, plagiasi sama seperti pencurian. Secara hukum, seorang plagiator bisa dicabut gelar dan dipecat atau diturunkan jabatannya. Seperti dialami Prof Anak Agung Banyu Perwita atas plagiasi yang dia lakukan. Tokoh yang pernah dijuluki “Profesor termuda di Indonesia” ini kedapatan melakukan 4 kali tindakan plagiasi sehingga dicopot gelar dan diturunkan jabatannya .
Tapi kita tentu mengerti bahwa jumlah pelaku plagiasi yang mendapat hukuman jauh lebih sedikit dengan pelaku plagiasi yang bebas berkeliaran. Akibatnya apa? Tentu saja kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Plagiasi atau plagiarisme, setidak-tidaknya, memastikan, (1) kurang optimalnya proses belajar, karena mindset short-cut yang selalu ingin potong-kompas. Akibatnya, (2) daya nalar dan kemampuan analisis kita tak terasah, sehingga (3) menghambat proses brainstorming dalam rangka menemukan solusi yang paling baik untuk setiap persoalan (akademis) yang muncul. Akibatnya, (4) kualitas pendidikan mengalami penurunan oleh sebab kualitas pendidik dan kualitas anak-didik sama-sama anjlok.

Sialnya, persoalan plagiarisme ini ternyata tak sekedar persoalan jiplak-menjiplak. Alih-alih itu, memunculkan tingkat ‘kejahatan’ yang lebih ekstrim, seperti joki makalah, industri skripsi, sampai beli-gelar. Fenomena tersebut muncul seiring mindset perguruan tinggi yang beralih menjadi serba “bisnis”, serba “komersil”.

Ini tak mengejutkan, sebetulnya. Pasalnya, jumlah anak muda di Indonesia yang demikian banyak menjadi pangsa pasar potensial bagi perguruan tinggi. Jumlah dan jenis perguruan tinggi pun kian menjamur. Persaingan di industri ini semakin lama semakin sengit. Akibatnya apa? Beberapa perguruan tinggi bisa bertahan pada kompromi yang masih, katakanlah, idealis, dengan mempertahankan standar-baku-penerimaan, dan mengawasi secara ketat proses belajar-mengajar. Tapi beberapa perguruan tinggi lain harus banting setir jual harga demi bisa menarik minat calon mahasiswa. Caranya apa? Ya itu tadi, misalnya, daftar kuliah hari ini, besok sudah “sah” sebagai sarjana!

Jika sudah begitu, ruang untuk plagiarisme beranak-pian kian terbuka lebar. Kok bisa? Ya jelas. Karena kontrol dari pihak lembaga menjadi (terlalu) longgar. Tentu saja akibat dari keterlalufokusan mereka pada “bagaimana cara mengeruk laba sebesar-besarnya”. Hal-hal semacam, (1) remidial bisa diganti dengan uang, (2) makalah yang dikumpulkan mahasiswa tak dibaca secara seksama, dan (3) skripsi bisa dilelang, pada akhirnya menumbuhkan sikap tak acuh (dan tidak merasa bersalah) saat melakukan tindakan plagiasi, yang padahal, seperti diujarkan Prof. Didi Turmudzi, merupakan kejahatan kriminal, pemerkosaan intelektualitas.

Nah, persoalan ini akan semakin pelik, jika, anak-anak didik sudah dibiarkan melakukan tindakan plagasi sejak mereka masih duduk di bangku SMA, misalnya, atau bahkan SMP. Alasannya sederhana: karena keterbiasaan mereka dalam melakukan plagiasi (dan tidak ditegur oleh gurunya) akan menumbuhkan keyakinan bahwa plagiasi bukanlah kejahatan, bahwa plagiasi adalah hal yang wajar dan lumrah—yang pada akhirnya akan mempengaruhi karakter dan watak si anak tersebut.

Pada titik inilah guru memegang peranan penting, tentu saja, dan selalu begitu sejak dulu. Tapi konteks kali ini agak lain. Yakni terletak pada amanah untuk “memutus mata rantai” plagiarisme sejak dini. Penyadaran untuk menumbuhkan kesadaran diri, karakter jujur, sikap untuk mau berlaku fair play , dan menghormati proses alih-alih terjebak dalam mindset short-cut. Bukankah untuk mencapai usia sedewasa sekarang, kita juga tak men-skip sekian tahun dari saat kita lahir? Lalu apa susahnya mengaplikasin hal serupa pada konteks yang lebih luas?

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: